Home > News

Menteri Wihaji Sebut Ada 331 Ribu Keluarga Risiko Stunting di NTT

Data di NTT saat ini ada 769 ribu keluarga, terdiri dari 331 ribu Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji. (Dok Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga)
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji. (Dok Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga)

JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Wihaji, terima kunjungan kerja gubernur NTT beserta jajaran bertempat di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk membahas terkait program Kemendukbangga/BKKBN yang dapat disinergikan dengan Pemprov NTT terutama di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Sebagai informasi saja bahwa bonus demografi di Indonesia itu ada 70,72 persen. Artinya orang Indonesia yang produktif hari ini umur 14,65 tahun itu lumayan banyak. Kalau ada 10 orang berarti ada 6 atau 7 yang produktif, untuk apa? Sebenarnya yang 7 atau 6 orang yang produktif ini diharapkan bisa mendapatkan available job atau dapat pekerjaan,” kata Wihaji dalam keterangannya.

“Ini PR, tapi prinsip yang disebut dengan bonus itu sebenarnya tadi bahwa 7 dari 10 orang Indonesia itu produktif, pertanyaannya adalah apakah karena produktif itu dapat pekerjaan atau justru belum ada pekerjaan, dan saya kira tantangan di NTT juga termasuk ini ternyata mungkin dari 70 persen itu bisa juga, hanya 30 persen yang mendapat pekerjaan yang 40 persen belum mendapatkan available job atau pekerjaan,” ucap Menteri Wihaji.

Data di NTT saat ini ada 769 ribu keluarga, terdiri dari 331 ribu Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang sangat membutuhkan campur tangan pemerintah. "Sekitar 81.984 yang KRS desil 1 yang istilahnya dulu namanya prasejahtera, miskin ekstrem, kira-kira gitu. Kemudian ada 81 ribu yang membutuhkan jamban, di antaranya ada keluarga yang tidak memiliki jamban sebanyak 157 ribu keluarga. Kemudian tidak memiliki air minum utama yang layak ada 103 ribu,” tambahnya.

Pada kesempatan ini Menteri Wihaji juga menyampaikan sambutan selamat datang kepada gubernur beserta jajaran. Dirinya juga menyampaikan terkait perubahan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sebelumnya badan saat ini telah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).

× Image