JAKARTA -- Ramai di media sosial protes mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Raja Ampat memang dikenal sebagai kawasan konservasi dengan kenakeragaman hayati yang tinggi.

Namun, seiring mengemukanya protes terkait IUP tersebut, ternyata telah terjadi penyebaran informasi simpang siur, baik secara tidak sengaja ataupun sengaja.

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) menyatakan dukungannya terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam upaya penyelesaian polemik ini, utamanya untuk kepentingan masyarakat setempat.

Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga menegaskan bahwa izin tambang yang dipermasalahkan bukan dikeluarkan di masa Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM. Oleh karena itu, segala bentuk tuduhan yang dialamatkan kepada beliau tidak berdasar dan perlu diluruskan demi objektivitas informasi publik.

“Kami mendorong agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Kami memahami dan berempati bahwa kekhawatiran soal potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat sangat dimaklumi. Oleh sebab itu, kami mengapresiasi kecepatan Menteri Bahlil dalam menangani masalah ini,” ujar Jerry ketika ditanya oleh awak media.

Lebih lanjut, Jerry menyampaikan, “Saya mengimbau masyarakat secara luas agar tidak mudah diprovokasi, apalagi oleh oknum-oknum tertentu yang berpotensi menyusupi situasi ini dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kita budayakan mencari tahu faktanya dan membaca secara lengkap, sebelum menyimpulkan terlalu dini,” ujar Jerry yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan.

“Masyarakat, khususnya generasi muda harus semakin kritis agar tidak sedikit-sedikit terjebak dalam misinformasi sehingga tidak memahami duduk perkara suatu peristiwa secara menyeluruh. Bukan soal Raja Ampat ini saja, tetapi dalam keseharian dan secara keseluruhan,” pungkasnya.

Secara terpisah, di hari yang sama, Wakil Ketua Umum DPP AMPI Arief Rosyid Hasan turut menyoroti langkah Menteri Bahlil dalam upaya mengatasi polemik ini. “Hadirnya Menteri Bahlil di Raja Ampat secara langsung, yang pertama, adalah bentuk komitmen dan kepedulian beliau terhadap masyarakat setempat. Bahwa isu ini serius diurus dan insya Allah segera dituntaskan. Yang kedua, kehadiran Menteri Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja,” kata Arief.

Arief juga menekankan bahwa Menteri Bahlil adalah putra asli Timur, yang tumbuh besar di Fak-Fak, Papua Barat. “Beliau tahu betul nilai kesakralan Tanah Papua yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat setempat, juga secara lebih besar, untuk bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengamalkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai blueprint ekonomi Indonesia yang menekankan peran besar negara dalam mengelola kekayaan alam tanah air guna kemakmuran rakyat,” ujar Arief lagi.

“Sebagai sesama anak Timur, dari sekian lama perjalanan bersama Kanda Bahlil, saya pribadi bisa bersaksi bagaimana beliau ini selalu membela kepentingan orang kecil, utamanya karena beliau sendiri pun berasal dari kelas ekonomi sangat sulit sebelum akhirnya duduk di kabinet,” tambahnya.

AMPI percaya bahwa Bahlil Lahadalia adalah pemimpin yang bertindak dengan integritas dan keberpihakan kepada rakyat, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua. Dalam hal ini, AMPI mendukung penuh komitmen pemerintah dalam setiap upaya mengelola kekayaan tanah air seoptimal mungkin untuk kemaslahatan.