PADANG – Hasil pemantauan Komite Nasional Ekonomi dan Syariah (KNEKS) bahwa cukup banyak animo di daerah yang ingin menerapkan sistem syariah pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sayangnya, karena ketidaktahuannya, KDKMP tersebut masih terdaftar secara legal sebagai KDKMP konvensional.

Untuk itu, sosialisasi yang lebih masif tentang KDKMP Syariah sangat diperlukan. Pada hari Selasa – Jum’at, 16 – 19 September 2025, KNEKS melaksanakan kunjungan lapangan ke Sumatera Barat. Lebih dari itu, provinsi ini dinilai kuat syariah Islamnya. Bahkan filosofi adat basandi syara’ dan syara basandi kitabullah telah terfomalisasi dengan masuknya ke UU nomor 17 tahun 2022 tentang Sumater Barat.

“Syariah Islam telah menjadi DNA-nya masyarakat Minang Sumater Barat (Sumbar). Oeh karena itu, meskipun saat ini mayoritas KDKMP di Sumbar tercatat sebagai konvensional, secara bertahap konversi ke syariah. Ditargetkan mayoritas KDKMP di Sumbar adalah syariah,” ujar Endrizal, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, belum lama ini seraya mengatakan kedatangan KNEKS ke Tanah Minang disambut positif.

Menurut Dwi Irianti Hadiningdyah, direktur Keuangan Sosial Syariah (KSS) KNEKS, pihaknya mendorong syariah menjadi pilihan bagi KDKMP. “Kunjungan lapangan KNEKS ke Sumbar, adalah dalam rangka mensinergkan stakeholder di Sumbar sehingga keberadaan KDKMP syariah di Sumbar bisa terakselerasi, “ujar Dwi.

Pada acara tersebut hadir dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Dinas Pangan Sumbar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar serta OPD Sumbar lainnya. Sedangkan lembaga-lembaga yang hadir diantaranya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar, Badan Amil Zakat (BAZ) Sumbar, dan beberapa lembaga amil zakati (LAZ) yang ada di Sumbar. Semua yang hadir menyatakan dukungannya terhadap KDKMP syariah. Selain itu, pada rapat terebut dinas dan lembaga yang hadir menyampaikan perannya untuk dukungan tersebut.