JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur jajaran di kementeriannya dan Dirut PLN saat rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Bahlil menegur lantaran tak mendapat data yang mutakhir dari target desa yang teraliri listrik oleh PLN.

Kader muda Partai Golkar Arief Rosyid Hasan menilai hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi. “Saya melihat itu hal yang wajar dan lumrah terjadi jika ada atasan menegur bawahan terkait kinerja,” kata Arief dalam keterangannya, Kamis, (3/7/2025).

Sebagai pejabat publik, kata Arief, Menteri Bahlil sangat bertanggung jawab atas kinerja kementeriannya sehingga teguran yang disampaikan Bahlil di DPR adalah dalam konteks berbenah demi kebaikan bersama.

“Pak Bahlil orangnya sangat detail sekali sehingga kalau ada kesalahan sekecil apapun dia pasti tau, apalagi ini terkait dengan kesalahan data yang tidak sinkron dalam forum penting dengan DPR RI,” ujarnya.

Arief yang juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum HMI) 2013-2015 ini menjelaskan, Bahlil adalah pejabat yang bisa dengan cepat mengakselerasi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Sehingga Arief menilai kemarahan Menteri Bahlil sangat beralasan.

“Pak Bahlil selalu hadir di tengah masyarakat dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja sehingga menurut saya sangat wajar jika Pak Bahlil geram jika tidak diberikan data yang benar. Bagaimana mau meninjau langsung ke lokasi kalau datanya saja salah,” tegas Arief.

Arief pun optimistis Indonesia akan mencapai swasembada energi di tangan Menteri Bahlil sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Hal itu pun bisa terwujud salah satunya dengan dukungan dari masyarakat serta bawahan di Kementerian ESDM yang bisa menyesuaikan ritme kerja Menteri Bahlil.

“Demi kesejahteraan rakyat, Pak Bahlil pasti total dalam bekerja tanpa mengenal hari libur. Beliau sangat cepat dan tepat dalam bekerja sehingga harus mendapat support system yang setara agar semua misi yang diamanatkan bisa segera tercapai,” tutup Arief.

Sebelumnya diberitakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia marah karena tidak mendapatkan data ter-update dari bawahannya maupun PLN terkait jumlah desa yang harus menjadi obyek swasembada energi. Bahlil pun meminta kepada dirjen-nya hingga Dirut PLN Darmawan Prasodjo untuk menghadap dirinya. Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberi paparan dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

Bahlil menjelaskan, ada sekitar 5.600 desa yang harus menjadi target swasembada energi. Lalu, Bahlil sempat kebingungan karena PLN menyampaikan laporan berjumlah 10 ribu desa. Ia mengaku tidak mendapat data terkini dari bawahannya.

"Dan dalam hitungan kami, ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan, tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambah, 10 ribu?" tanya Bahlil kepada jajaran dirjen di Menteri ESDM dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Bahlil terdengar kesal lantaran tak mendapat data yang up-to-date. Ia lantas meminta dirjen hingga Dirut PLN bertemu dirinya sehabis rapat berlangsung.

"Ini nggak tahu dirjen saya yang nggak benar atau dirut PLN-nya yang nggak benar? Kalian habis ini ketemu sama saya ya," kata Bahlil.