SIDOARJO -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai mitra pemerintah terus mengakselerasi penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah terbaru, BRI berpartisipasi dalam “Sosialisasi Pembuatan Proposal Bisnis dan Pembiayaan KDKMP”. Ini wadah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi agar lebih siap mengakses pembiayaan sekaligus mengelola lembaga secara profesional.

Acara ini dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris serta Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (9/9/2025). Hadir pula dalam acara tersebut MD Operational Holding Danantara Setyanto Hantoro serta direksi beberapa BUMN.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menjelaskan, kegiatan ini menjadi langkah penting bagi koperasi desa untuk lebih siap mengelola usaha secara profesional. Ia menyebut, pemerintah melalui BUMN akan memberikan peluang bisnis captive kepada koperasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang wajar.

“Ke depan, kami berharap koperasi bisa menggarap bisnis sesuai potensi daerah masing-masing, seperti penggilingan padi, ekowisata, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kartiko menyampaikan, sesuai arahan Satuan Tugas (Satgas) pencairan pembiayaan ditargetkan dapat terealisasi pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2025.

Urgensi ini semakin kuat karena pemerintah terus mendorong KDKMP menjadi terobosan pembiayaan riil dan realistis, dengan pengurus yang bertanggung jawab dan tercatat secara digital.

“Dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, fokus kebijakan akan diarahkan ke sana. Karena itu, masyarakat desa perlu memastikan program usaha ini terlaksana dengan baik sebelum diajukan ke bank-bank milik negara,” tutur Tiko.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto yang menegaskan komitmen perusahaan mendukung program pemerintah dengan memfasilitasi pengurus KDKMP dan kepala desa di Jawa Timur melalui pelatihan penyusunan proposal bisnis hingga mekanisme pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

“Tentunya, ke depan kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena ini tanggung jawab bersama stakeholder terkait untuk memberdayakan masyarakat, termasuk dengan dinas-dinas koperasi di daerah,” ucap Agus.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana turut menyampaikan optimismenya bahwa koperasi dapat tumbuh secara mandiri dan meningkatkan daya saing masyarakat.

“KDKMP akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan dukungan BUMN dan BRI. Kami berharap kegiatan ini menjadi pintu awal bagi koperasi memperkuat kompetensi dan daya saing ke depan. Kami yakin Sidoarjo akan berkembang pesat dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu bentuk dukungan nyata BRI terhadap keberlanjutan KDKMP adalah melalui kehadiran AgenBRILink, yang kini menjadi bagian integral dari operasional koperasi.

Melalui jaringan AgenBRILink, koperasi dapat melayani berbagai transaksi keuangan setor dan tarik tunai, pembayaran tagihan, top-up, hingga cicilan, secara mudah dan terjangkau bagi warga desa.

Kehadiran AgenBRILink tidak hanya mempermudah akses layanan keuangan yang lebih dekat dan inklusif, tetapi juga memperkuat peran koperasi sebagai pusat ekonomi lokal.

Tercatat, hingga paruh pertama 2025, terdapat 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 67 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Diketahui, sebanyak 80.081 KDKMP telah terbentuk secara serentak dan sah secara hukum untuk beroperasi di wilayah masing-masing.

Koperasi-koperasi tersebut memanfaatkan aset desa atau kelurahan yang tersedia termasuk aset yang sebelumnya belum termanfaatkan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Dengan demikian, KDKMP diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.