JAKARTA — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki skenario perencanaan pembangunan yang adaptif dalam menghadapi dampak ekonomi global seperti kebijakan tarif protektif dari negara mitra dagang salah satunya Tarif Trump yang mengguncang ekonomi global. Menurutnya, Indonesia harus memiliki kerangka pemodelan ekonomi yang lebih responsif terhadap dinamika geopolitik global, khususnya untuk sektor-sektor yang sangat terdampak seperti elektronik, otomotif, dan agroindustri.

“Bappenas perlu mengembangkan pendekatan perencanaan yang lebih dinamis dan antisipatif melalui skenario pembangunan nasional dengan memanfaatkan policy simulation tools berbasis data real-time dan integrasi analitik geopolitik. Artinya, kita butuh perencanaan yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kemungkinan skenario global,” ujar Fahira Idris di sela-sela Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (8/5).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, kerangka perencanaan pembangunan ini tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga strategis. Bappenas perlu memasukkan variabel eksternal seperti perang dagang, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ini penting agar Indonesia tidak hanya reaktif, tetapi mampu menjadi negara yang resilien dan proaktif dalam merespons dinamika global.

Salah satu isu utama yang timbul dari kebijakan tarif AS ini menurut Fahira Idris adalah terganggunya ekspor sektor padat karya Indonesia, seperti furnitur, tekstil, dan elektronik, serta meningkatnya biaya perdagangan lintas negara. Bappenas, dalam kapasitasnya sebagai pengarah kebijakan pembangunan nasional, perlu melihat kebijakan tarif bukan hanya sebagai ancaman jangka pendek, tetapi sebagai sinyal perubahan struktural global yang membutuhkan reposisi strategi transformasi ekonomi domestik. Di sinilah agenda hilirisasi industri dan pengembangan ekspor berbasis nilai tambah menjadi sangat relevan.

“Dengan pendekatan yang berbasis skenario, simulasi, dan kebijakan terintegrasi, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mentransformasi struktur ekonominya menjadi lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” tukas Fahira Idris.

Fahira Idris juga menekankan percepatan transformasi industri yang berorientasi pada pengurangan ketergantungan bahan baku impor dan peningkatan kapasitas teknologi dalam negeri. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis sumber daya lokal, memperluas insentif pajak bagi industri pengolahan, serta meningkatkan investasi di bidang riset dan pengembangan teknologi.

Sedangkan, substitusi impor, lanjutnya, dilakukan dengan cara memperkuat produksi dalam negeri atas barang-barang yang selama ini didatangkan dari luar, seperti bahan baku farmasi, mesin pertanian, dan komponen otomotif, melalui insentif lokal, skema pembiayaan murah, dan perlindungan pasar domestik secara selektif.

“Terakhir yang juga sangat penting menjadi perhatian Bappenas adalah peningkatan ketahanan ekonomi daerah. Saya berharap Bappenas memperluas dukungan bagi penguatan sektor unggulan lokal serta mempercepat program diversifikasi ekonomi, terutama di daerah-daerah yang rentan terdampak pelemahan ekspor,” pungkasnya.